Dengan pemisahan yang jelas antara berita dan pariwara, orang dengan mudah memilah mana yang realistik mana yang hasil polesan. Iklan, tentu saja, tidak akan pernah mempublish hal yang negatif tentang yang diiklannya. Hanya yang baik saja yang disampaikan. Kadang-kadang dengan cara yang mudah menimbulkan kecurigaan bahwa yang diiklankan sesungguhnya tidaklah sebaik yang sebenarnya. Namun itulah iklan. Karenanya timbul pola pikir yang memvonis bahwa iklan adalah belum tentu hal yang sebenarnya. Sehingga orang cenderung tidak mempercayai iklan.
Lain halnya dengan berita. Para pengelola media massa berupaya menyajikan berita seperti yang diharapkan oleh pemirsanya. Media massa berusaha keras untuk hanya berperan sebagai penyampai saja. Penyampai warta yang sesungguhnya telah terjadi. Polesan framing hanya dimungkinkan melalui gaya khas yang dimiliki oleh media massa tersebut, yang akan membedakan 'rasa' berita antar media massa. Ada saatnya di republik ini pengelola negara memiliki kekuasaan demikian besar sehingga apa yang disampaikan oleh media kepada masa terkontrol dengan baik. Pada masa-masa itu, bahkan media harus memiliki ijin untuk terbit. Tentu dengan latar belakang aturan yang legal.
Setelah media sosial merebak, perilaku massa dalam memahami apa-apa yang tidak dialaminya sendiri cenderung berubah. Kebenaran tentang sesuatu bergeser menjadi tergantung 'suara mayoritas' para aktivis di media sosial. Seperti di warung kopi atau di jalanan, setiap orang merasa berhak untuk menyampaikan apapun yang dipikirnya perlu disampaikan. Kebenaran menjadi milik mayoritas. Jika mayoritas pengguna media sosial menyatakan satu pihak benar, maka benarlah pihak tersebut. Ingat kasus seorang yang mengeluhkan layanan rumah sakit lantas mempublish di internet. Ternyata dia dapat memenangkan perkara karena dukungan para aktivis di media sosial.
Pada masa 'kekuasaan' media sosial, siapapun yang berkehendak mencitrakan sesuatu di mata masyarakat (masyarakat yang sebenarnya tidak terbatas pada aktivis media sosial saja) menjadi wajib membuat kampanye strategis dengan aneka teknik di media sosial. Dan berkembanglah fenomena cyber army yang menyuarakan apapun yang diserukan pemesannya. Peluang anonimitas di media sosial menjadikan pembentukan pasukan lebih mudah lagi. Satu orang yang memiliki akses ke internet bisa menjadi belasan atau puluhan akun sosial media yang siap menggaungkan program komandannya. Maka siapapun yang memiliki cukup dana untuk membentuk pasukan. dapat menggiring opini publik tentang sesuatu. Kampanye, pencitraan, atau black campaign sekalipun menjadi hal yang biasa berseliweran di jagat media sosial.
Tidak dapat disalahkan kelakuan para pasukan tersebut. Mereka bertindak sesuai dengan pesanan dan tentu saja sesuai dengan bayarannya. Sepanjang mayoritas para warga media sosial menyatakan benar, maka kekuatan pengadilanpun tidak mampu mengubahnya.